Koperasi Dimata Capres, Adakah Harapan ?

Menarik dikaji sejauh mana perhatian ketiga pasangan capres-cawapres terhadap ekonomi kerakyatan. Sayup-sayup terdengar pertarungan antara kelompok penganut ekonomi liberalisme dan paham ekonomi kerakyatan, tetapi hampir semua capres-cawapres menyatakan program ekonominya bukan neoliberalisme.

Mari kita menelaah sampai sejauh mana para capres menaruh perhatian terhadap gerakan koperasi & UMKM (KUMKM). Kajian ini dilakukan dengan membaca dokumen resmi dari capres-cawapres yang telah dituangkan dalam buku visi dan misi yang disampaikan kepada Komisi Pemilihan Umum.

Dokumen itu menarik, karena sejak amendemen UUD 1945, Indonesia tak lagi mengacu pada Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang dahulu menjadi program presiden terpilih. Dengan demikian, visi dan misi pemimpin era reformasi adalah program yang ditawarkan kepada publik dan kelak tentunya menjadi bahan untuk dilaksanakan, jika yang bersangkutan terpilih jadi presiden. Implementasi visi dan misi presiden akan memengaruhi dinamika kehidupan KUMKM di Indonesia.

Pasangan SBY-Boediono mengawali bukunya dengan gambaran kondisi bangsa dan negara dewasa ini, terutama sukses yang telah dicapai seperti swasembada beras, pemberantasan korupsi, penyelesaian konflik antarkelompok, pengembangan pendidikan, dan perhatian terhadap kaum miskin, serta peran Indonesia dalam dunia internasional yang kian diperhitungkan. Ke depan SBY-Boediono merumuskan visi "Terwujudnya Indonesia yang sejahtera, demokratis, dan berkeadilan". Dibuatlah misi pembangunan Indonesia "Melanjutkan pembangunan menuju Indonesia yang sejahtera, memperkuat pilar demokrasi, memperkuat dimensi keadilan di semua bidang."

JK-Wiranto menggambarkan tantangan bangsa ke depan yang makin berat, baik dalam aspek ekonomi, politik, pertahanan keamanan, hukum dan pendidikan, kesehatan serta sosial budaya. Ada perbaikan dalam kehidupan masyarakat, tetapi JK-Win juga mengakui ada kegagalan dalam pengurangan kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan pendapatan dengan menyitir angka gini ratio 0,37 (2008), yang mengindikasikan belum meratanya pendapatan. Dari situasi itu, JK-Win merumuskan visi "Mewujudkan Indonesia yang Adil Mandiri dan Bermartabat." Visi itu dapat diwujudkan melalui serangkaian kerja keras untuk mewujudkan kehidupan demokrasi yang mantap, stabil untuk kesejahteraan, pembangunan perekonomian nasional yang mandiri, berdaya saing, dan berkeadilan, penegakan hukum dan hak asasi manusia, serta mewujudkan ketahanan sosial budaya
untuk integrasi nasional yang menjamin kebinekaan. Dengan cara ini kita mewujudkan keadilan, kemandirian, serta martabat bangsa dan negara Indonesia.

Misi yang diusung ialah "Mewujudkan ekonomi bangsa yang mandiri, berdaya saing dan berkeadilan, mewujudkan demokrasi dan otonomi daerah yang sehat, efisien dan efektif, mewujudkan ketahanan sosial budaya untuk integrasi nasional yang menjamin kebhinnekaan, serta mewujudkan penegakan hukum dan hak asasi manusia."

Mega-Prabowo (Mega-Pro) menggambarkan secara komprehensif keadaan bangsa dan negara serta tantangan baik dalam aspek politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan, lingkungan hidup, serta mental bangsa. Digambarkan pula beberapa capaian dewasa ini di Indonesia dan dibuat perbandingannya dengan negara-negara lain. Secara umum dikemukakan bahwa jika langkah-langkah yang ada sekarang ini saja yang dilakukan, pencapaian tujuan bernegara sebagaimana amanat konstitusi UUD 1945 makin sulit tercapai.

Pelaksanaan demokrasi ekonomi sesuai dengan Pasal 33 UUD 1945 menjadi sorotan yang tajam yang dinilai belum tercapai, sehingga dirasakan pula tingkat pengangguran yang tinggi, tingkat kemiskinan yang makin terasa, serta ketimpangan dalam pemerataan pendapatan. Mega-Pro menuliskan visi "Gotong Royong membangun kembali Indonesia Raya yang berdaulat, bermartabat, adil, dan makmur". Misinya ialah menegakkan kedaulatan dan kepribadian bangsa yang bermartabat, mewujudkan kesejahteraan sosial dengan memperkuat ekonomi kerakyatan, serta menyelenggarakan pemerintahan yang tegas dan efektif.

Bagaimana koperasi?

Penelaahan tentang koperasi, di mata ketiga capres dapat dilakukan berbagai pendekatan. Pendekatan pertama boleh mengikuti kata pepatah "di mana ada hati di situ ada ucapan". Artinya, jika sesuatu itu terkesan dalam sanubari seseorang, sesuatu itu bisa terbayang-bayang dalam pikiran dan terucap dalam berbagai kesempatan.

Frekuensi seseorang menyebutkan sesuatu kata tertentu dapat menjadi pertanda ketertarikannya pada topik itu. Orang yang sering berucap tentang koperasi dan UMKM, diduga orang tersebut tertarik pada koperasi dan UMKM.
Dapat pula ditelaah melalui pendekatan penempatan posisi suatu topik dalam kerangka berpikir, baik dalam mengidentifikasi masalahnya maupun rencana aksi terhadap topik dimaksud.

Pendekatan ini menunjukkan keinginan seseorang dalam mengintegrasikan koperasi dan UMKM dalam rencana kerja dalam visi dan misinya. Dari dokumen-dokumen visi dan misi ketiga pasangan itu, SBY-Boediono menyebutkan "koperasi" satu kali, "UMKM" enam kali. JK-Win menyebutkan "koperasi" satu kali, "UMKM" tiga kali, Mega-Pro enyebutkan "koperasi" sembilan kali dan "UMKM" tujuh kali.
Penempatan kata "koperasi" dan "UMKM" itu berbeda-beda dalam setiap bab. JK-Win merumuskan kata KUMKM dalam bab "Agenda kebijakan di bidang ekonomi" pada nomor urut ketiga dan keenam yaitu "Menciptakan Struktur Ekonomi nasional yang Adil melalui Pemberdayaan Koperasi dan UMKM" (agenda nomor 3) dan "Lembaga keuangan dan perbankan yang mendorong sektor riil dan memihak rakyat, untuk menopang UMKM sebagai tulang punggung ekonomi Indonesia" (nomor 6).Penulisan dan agenda yang bernuansa semangat KUMKM mungkin dipengaruhi pemikiran JK-Win sebelumnya dalam bab kondisi ekonomi yang belum mendukung pemerataan dan belum menyelesaikan permasalahan kemiskinan karena dianggap belum memberdayakan KUMKM. Jadi, bagi capres JK-Win, pemberdayaan koperasi dan UMKM merupakan agenda strategis dalam menopang visinya.

SBY-Boediono menempatkan kata "koperasi" dan "UMKM" pada beberapa bab. Secara tegas disebutkan bahwa perkuatan UMKM menjadi salah satu kegiatan pada agenda pembangunan yang inklusif dan berkeadilan serta masuk dalam bab sasaran pembangunan ekonomi dan kesejahteraan 2009-2014. Dalam bab prioritas program aksi 2009-2014, kalimat "pemihakan pada UMKM dan koperasi" dimasukkan dalam program aksi penanggulangan kemiskinan dan program penciptaan lapangan kerja baru. Ditemukan pula dalam bab-bab sebelumnya yakni "capaian yang ada selama ini" tertulis kebijakan berupa Inpres No. 6/ 2007 dan Inpres No. 5/2008 yang menjadi program iklim usaha bagi UMKM. Posisi koperasi yang berjumlah 150.000 unit dengan jumlah anggota 27,6 juta orang tidak tertulis secara eksplisit, padahal selama ini dalam beberapa kesempatan Presiden SBY selalu mengumandangkan keberhasilan ekonomi rakyat melalui koperasi dan keberadaan koperasi itu sebagai aset nasional yang sudah berakar di masyarakat.

Disebut berulang

Membaca buku Mega-Pro, dalam bab "permasalahan bangsa dalam aspek ekonomi, sosial dan
kesejahteraan rakyat", berulang-ulang disebutkan kelemahan pemerintah selama ini dalam mengembangkan social capital berupa kelembagaan koperasi, dan juga ketidakmampuan pemberdayaan kelompok usaha mikro, kecil, dan menengah.
Dengan pandangan itu, dalam bab program utama pada sektor pertanian, perikanan, peternakan, pasar tradisional, energi dan industri kecil, secara eksplisit menyebut peningkatan peranan koperasi dan bahkan dalam kepemilikan aset BUMN seperti pabrik gula, seyogianya diprioritaskan kepada asosiasi/koperasi para petani.
Dengan melibatkan koperasi dan UMKM, timbullah pertumbuhan ekonomi yang tinggi, sekaligus pemerataan pendapatan, penciptaan lapangan kerja serta membangun ekonomi bangsa yang bermartabat.

Itulah fakta bahwa setiap capres mempunyai komitmen terhadap koperasi dan UMKM, walaupun frekuensi penyebutan berbeda-beda, tetapi ada semangat yang tinggi dalam program masing-masing pada masa mendatang. Sumber : Bisnis Indonesia